Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia secara resmi menggelar Pembekalan Mitra Pembangunan dan Pelatihan Tim Penilai dalam Rangka Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 yang berlangsung pada Senin hingga Jumat, 26–30 Oktober 2026, bertempat di Hotel Harper Perintis Makassar, Sulawesi Selatan.
Agenda strategis nasional ini melibatkan 3.500 surveyor dan penilai dari kalangan akademisi perguruan tinggi serta organisasi non-pemerintah (NGO) di 37 provinsi, termasuk 21 delegasi dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat (Fapetkan Unsulbar).
Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat mengirimkan tim penilai resmi berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor 059/UN55.F7/ST/2026. Tim tersebut dipimpin oleh Dekan Fapetkan Unsulbar, Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN Eng., selaku Manajer Program, bersama Ir. Ady Jufri, S.Pi., M.Si., selaku Team Leader, serta didukung oleh koordinator kabupaten dan surveyor lapangan.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memverifikasi kelayakan calon lokasi KNMP 2027 secara presisi, terintegrasi, dan akuntabel berbasis aplikasi digital guna merealisasikan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mentransformasi ekonomi kawasan pesisir. Kegiatan pembekalan yang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, serta dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan.
Pelaksanaan program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mempercepat pembangunan sentra perikanan terpadu di kawasan pesisir dan pulau-pulau terdepan. Program KNMP bertujuan mentransformasi perkampungan nelayan tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Sinergi antara KKP dan lembaga perguruan tinggi seperti Unsulbar diharapkan mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kearifan lokal serta kebutuhan riil masyarakat pesisir di Sulawesi Barat dan sekitarnya. Melalui perencanaan yang terukur dan berbasis data.(contributor.DY)Humas Fapetkan